 |
| Donald Vicky Rumimpunu, Aktivis Bintang Muda Minahasa Utara. |
MINUT, Komentar.co - Keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terhadap status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, kembali disoal.
Pasalnya, setelah sekian tahun berjalan, Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) KEK Likupang dinilai belum menghasilkan apa-apa.
"Kalaupun ada kegiatan baik bertajuk lokal, nasional, maupun internasional, buktinya semua hanya akal - akalan dan kepintaran wartawan meramu berita saja. Realisasinya, sampai saat ini, belum ada," tukas aktivis Bintang Muda Minahasa Utara (BMMU), Donald Vicky Rumimpunu, Sabtu (9/3/2024).
Berbicara perkembangan KEK Likupang, Rumimpunu berharap, jangan hanya karena kepentingan pemimpin, baru membuat wacana akan lakukan peningkatan dan lain-lain.
"Bicara melanjutkan KEK DPSP Likupang ini, sudah bertahun-tahun, tapi hasilnya masih nol. Bagaimana DPSP bisa bersaing dengan empat (4) DPSP lainnya se-Indonesia, jalan saja, masih banyak tak beres, belum lagi jaringan (singal), beberapa titik masih gelap, bagaimana kelanjutannya," tegas Rumimpunu.
Dirinya menambahkan, tak lama lagi masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sudah akan bergulir, sementara masa jabatan pemerintah juga sudah akan berakhir.
Sementara terkait perkembangan DPSP Likupang, sudah beberapa waktu, tidak ada pembangunan tambahan.
"Tiba-tiba menyeruak kabar yang mana pemerintah akan melanjutkan pembangunan KEK itu. Jangan hanya karena mendekati Pilkada, lalu buat wacana supaya elektabilitas petahana naik, sementara rakyat sekitar DPSP hanya menyaksikan jualan kecap manis saja," sembur warga Desa Likupang Satu ini.
Rumimpunu juga berharap, Pemprov Sulut dan Pemkab Minut, menetapkan kejelasan program lanjutan DPSP Likupang, terutama untuk tahun 2024 ini.
"Beri kepastian tentang jalan atau tidaknya KEK DPSP Likupang, itu harus, supaya masyarakat dapat memastikan pula sejauh mana bisa berinvestasi disana. Apakah dengan bergantinya Presiden-Wapres RI, program ini masih jalan, atau bagaimana, baiknya pemerintah Provinsi Sulut dan Kabupaten Minut, buat ketegasan yang pasti," tegasnya lagi.
Seperti kita ketahui bersama, akhir tahun 2023 ada lima (5) Destinasi Pariwisata Super Prioritas di NKRI. Selain DPSP Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, ada DPSP Danau Toba di Pulau Sumatera, terdapat suatu ikon pariwisata yang terus menanjak popularitasnya sebagai destinasi prioritas.
Kemudian ada DPSP KEK Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jaraknya yang terbilang jauh dari ibu kota Sulawesi Utara, Manado, turut menjadikan Likupang sebagai destinasi wisata yang amat potensial.
Selanjutnya DPSP Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Disamping memiliki pesona alam yang luar biasa indah, destinasi super prioritas Mandalika juga kelak dikembangkan untuk wisata olahraga (sports tourism). Sejumlah agenda olahraga kelas dunia pun diharapkan bisa berlangsung di masa mendatang, seperti Moto GP.
Ada pula DPSP Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) pun turut memiliki destinasi super prioritas yang tengah dikembangkan pemerintah, yaitu Labuan Bajo.
Akhir-akhir ini beredar kabar, bahwa daerah Raja Ampat di Papua, mulai mengusik daya tarik pengunjung wisatawan lokal maupun mancanegara.
"Sebagai orang Likupang, kami berharap Pemda Sulut-Minut, seriusi nasib DPSP Likupang, supaya tidak jadi wacana saja, namun membuahkan hasil take and give bagi daerah, para pelancong dan para pengusaha lokal yang ada," pungkas aktivis yang dikenal vokal ini. (Baker)
