 |
| Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda Watania saat memaparkan penanganan Iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh KORPRI. Foto: Istimewa |
Dalam sambutannya, Sekda Watania menyampaikan dipahami bersama bahwa ASN di Minahasa sudah menyisikan iuran untuk BPJS tenaga kerja, akan tetapi di dalam implementasi atau managemen pelaksanaanya masih mengalami kendala.
"Oleh sebab itu saya sangat serius terkait dengan penanganan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh KORPRI," kata Watania.
Menurutnya, harus ada satu treatment yang dilakukan setelah BPK melakukan pemeriksaan, seperti apa yang harus disusun saat ini dan disepakati terhadap anggaran- anggaran yang sudah dibayarkan melalui anggaran pribadi seperti TPP.
"Arahan BPK kita harus menemukan satu treatment membentuk tim kemudian menyusun kerjasama dengan BPJS dan harus didukung oleh perangkat daerah," tutup Sekda Watania.
Diketahui, kegiatan diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra, Pdt Giovanny Rorora, MTh.
Adapun yang menjadi narasumber yaitu Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si, Asisten 1 Drs. Riviva Maringka M,Si, Inspektur Daerah Moudy Lontaan S,Sos, Kepala BPJS Tenaga Kerja Merry Taroreh.
Hadir dalam giat tersebut Kepala Dinas (Kadis) Pangan, Kadis Capil, Kepala Bapelitbangda, Kadis Pertanian, PLT Sekretaris DPRD, Kabag Kesra, Kabag Umum serta unsur perwakilan Organisai Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan dari Kecamatan. (Roni)
