 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Dinamika politik di provinsi Sulaweai Utara (Sulut) kian memanas dalam menghadapi Pemilukada serentak 27 November 2024 ini.
Seperti tokoh masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR) Firasat Mokodompit yang melayangkan surat terbuka di platform media sosial facebook miliknya.
Seperti dikutip dalam akun facebook Firasat Mokodompit yang diunggah pada Kamis (24/10/2024), bertuliskan:
#Surat Terbuka untuk KAPOLRI ;
Jendral Pol LISTYO QQ PRABOWO Yth :
Dalam setiap kesempatan Kapolri sampekan Jajaran Kepolisian akan Mengawal Pesta Demokrasi Pilkada serentak seluruh Indonesia dgn TEGAS SAMPEKAN JAJARAN KEPOLISIAN Teguh berpegang Undang- Undang menjaga NETRALITAS sebagai PENGAYOM RAKYAT dan MENJAGA MARWAH POLRI sebagai alat Negara melindungi rakyat.
Penegasan Kapolri ini ternyata DICEDERAI 5 OKNUM Kepolisian dari polsek bolaang dan polres pada Rabu, 23 Oktober 2024 jam 15.00 wita kemarin mendatangi Sangadi Tadoy1 - Sangadi Tadoy Induk dan Sangadi Bantik meminta MENURUNKAN BENDERA PDIP JIKA TIDAK MaKA AKAN BERHADAPAN dengan POLRES BOLMONG.
Ancaman / Intimidasi ini TIDAK DIGUBRIS PARA SANGADI, karna tidak mau bermasalah dgn rakyatnya.
Pemasangan itu HAK KEDAULATAN RAKYAT yg dilindungi Undang- Undang siapapun warga negara indonesia punya HAK POLITIK & HAK KEDAULATAN YG DILINDUNGI KONSTITUSI TIDAK BOLEH LAKUKAN INTERVENSI MAUPUN INTIMIDASI PADA RAKYAT MENENTUKAN HAK POLITIKNYA !!
Untuk itu sebagai rakyat bolmong saya MEMOHON Bapak KAPOLRI Jendral LISTYO SIGIT PRABOWO agar MENEGUR / MENERTIBKAN anggota Jajaran Kepolisian Negara di Sulawesi utara UNTUK TIDAK CEDERAI DEMOKRASI dgn perbuatan MELAWAN HUKUM DENGAN LAKUKAN PEMBIARAN KEJADIAN Di bolmong Desa Tadoy 1 hibgga Plt.Sangadi Nya YUSIT MAMONTO UNDUR DIRI dan daerah kabupaten kota lain nya di sulut.
Seperti dikutip dalam akun facebook Firasat Mokodompit yang diunggah pada Kamis (24/10/2024), bertuliskan:
#Surat Terbuka untuk KAPOLRI ;
Jendral Pol LISTYO QQ PRABOWO Yth :
Dalam setiap kesempatan Kapolri sampekan Jajaran Kepolisian akan Mengawal Pesta Demokrasi Pilkada serentak seluruh Indonesia dgn TEGAS SAMPEKAN JAJARAN KEPOLISIAN Teguh berpegang Undang- Undang menjaga NETRALITAS sebagai PENGAYOM RAKYAT dan MENJAGA MARWAH POLRI sebagai alat Negara melindungi rakyat.
Penegasan Kapolri ini ternyata DICEDERAI 5 OKNUM Kepolisian dari polsek bolaang dan polres pada Rabu, 23 Oktober 2024 jam 15.00 wita kemarin mendatangi Sangadi Tadoy1 - Sangadi Tadoy Induk dan Sangadi Bantik meminta MENURUNKAN BENDERA PDIP JIKA TIDAK MaKA AKAN BERHADAPAN dengan POLRES BOLMONG.
Ancaman / Intimidasi ini TIDAK DIGUBRIS PARA SANGADI, karna tidak mau bermasalah dgn rakyatnya.
Pemasangan itu HAK KEDAULATAN RAKYAT yg dilindungi Undang- Undang siapapun warga negara indonesia punya HAK POLITIK & HAK KEDAULATAN YG DILINDUNGI KONSTITUSI TIDAK BOLEH LAKUKAN INTERVENSI MAUPUN INTIMIDASI PADA RAKYAT MENENTUKAN HAK POLITIKNYA !!
Untuk itu sebagai rakyat bolmong saya MEMOHON Bapak KAPOLRI Jendral LISTYO SIGIT PRABOWO agar MENEGUR / MENERTIBKAN anggota Jajaran Kepolisian Negara di Sulawesi utara UNTUK TIDAK CEDERAI DEMOKRASI dgn perbuatan MELAWAN HUKUM DENGAN LAKUKAN PEMBIARAN KEJADIAN Di bolmong Desa Tadoy 1 hibgga Plt.Sangadi Nya YUSIT MAMONTO UNDUR DIRI dan daerah kabupaten kota lain nya di sulut.
Terima kasih Jendral, Kami Patuh & Taat Hukum, Kami rakyatmu yg sangat butuh PENGAYOMAN, dan kami MERAH PUTIH SETIA NKRI*****
CC. Bapak Irjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, SIK, MH Kapolda Sulut.
Salam hormat,
M.Firasat Mokodompit, SE
Rakyat Bolaang Mongondow.
Kamis, 24 Oktober 2024.
Sebelumnya Kapolda Sulut Irjen Roycke Harry Langie yang diwawancarai sejumlah wartawan, menegaskan netralitas aparat kepolisian pada Pemilukada serentak ini.
Kapolda Sulut Roycke Langie menegaskan terkait netralitas anggota Polri.
Hal ini dikatakan polisi bintang dua itu kepada wartawan usai menyaksikan latihan bersama pengendalian massa (Dalmas) oleh personel Polda Sulut dan Kodam XIII/Merdeka dalam rangka pengamanan Pilkada, Selasa (22/10) baru-baru ini di Lapangan Presisi Mapolda Sulut.
"Saya perintahkan semua satuan sampai jajaran sampai bawah tetap netral," tegas Kapolda Sulut.
Kapolda Langie mengatakan, dalam undang-undang tegas untuk posisi netral TNI-Polri.
"Karena undang-undang TNI-Polri tidak memilih, tidak punya hak pilih. Jadi kita netral. Tidak ada kata lain. Dari dulu TNI-Polri itu netral," tandasnya. (*/red)
CC. Bapak Irjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, SIK, MH Kapolda Sulut.
Salam hormat,
M.Firasat Mokodompit, SE
Rakyat Bolaang Mongondow.
Kamis, 24 Oktober 2024.
Sebelumnya Kapolda Sulut Irjen Roycke Harry Langie yang diwawancarai sejumlah wartawan, menegaskan netralitas aparat kepolisian pada Pemilukada serentak ini.
Kapolda Sulut Roycke Langie menegaskan terkait netralitas anggota Polri.
Hal ini dikatakan polisi bintang dua itu kepada wartawan usai menyaksikan latihan bersama pengendalian massa (Dalmas) oleh personel Polda Sulut dan Kodam XIII/Merdeka dalam rangka pengamanan Pilkada, Selasa (22/10) baru-baru ini di Lapangan Presisi Mapolda Sulut.
"Saya perintahkan semua satuan sampai jajaran sampai bawah tetap netral," tegas Kapolda Sulut.
Kapolda Langie mengatakan, dalam undang-undang tegas untuk posisi netral TNI-Polri.
"Karena undang-undang TNI-Polri tidak memilih, tidak punya hak pilih. Jadi kita netral. Tidak ada kata lain. Dari dulu TNI-Polri itu netral," tandasnya. (*/red)
