 |
| Yulius Selvanus Komaling Gubernur Sulawesi Utara Terpilih dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo Subianto. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pasca gugatan sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) dicabut dari Mahkamah Konstitusi (MK), dipastikan Gubernur Sulut tepilih Mayjen (Purn) TNI Yulius Selvanus Lumbaa-Komaling dan Wakil Gubernur (Wagub) Victor Mailangkay (YSK-Victory) tinggal menunggu pelantikan.
Torehan prestasi dan pencapaian Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw (OD-SK) memimpin 2 periode Bumi Nyiur Melambai sukses membawa kemajuan pesat, akan semakin maju serta sejahtera saat tongkat estafet berpindah ke YSK-Victory.
Optimisme ini seperti diungkapkan tokoh politik maupun pengamat sosial Sulut, Jems Tuuk. Ia mengatakan salah satu alasan mutlak, karena Gubernur YSK punya jaringan baik nasional maupun internasional. Itu adalah modal bagi pembangunan Sulut selama lima tahun ke depan.
“Saya pribadi menyakini YSK akan membawa Sulut lebih baik setelah kepemimpinan OD,” kata Mantan Anggota DPRD Sulut itu, Rabu (22/1/2025).
Lebih jauh dikatakan politisi handal Bolaang Mongondow Raya (BMR) itu, alasan mutlak adalah hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan YSK sangat dekat.
Menurutnya, sinergitas pemerintah pusat dan Sulut akan terjalin mesra. Tak hanya itu, Tuuk meyakini komitmen YSK-Victory dalam menjalankan kepemimpinannya nanti dapat mengakomodir kepentingan masyarakat penambang lebih baik lagi, apalagi sebagai pembina APRI yang merupakan organisasi penambang Sulut.
“Karena selama ini para pemangku-pemangku jabatan di Sulawesi Utara dapat dikatakan melihat penambang ini kan seolah-olah bukan masyarakat Indonesia, tapi seperti masyarakat dari dunia lain,” tandas Tuuk.
Tuuk menambahkan, komitmen YSK-Victory disektor pertambangan sudah final.
“Mereka gagal memahami Undang-Undang Dasar yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, tetapi pak YSK memberikan komitmen dan sudah final. Pak YSK akan mengurus Ijin Wilayah Pertambangan Rakyat tetapi harus sesuai Undang-Undang yang berlaku,” pungkasnya. (*/red)
