 |
| Sekda Lynda Watania saat meninjau penertiban bangunan di Sepadan Danau Tondano. |
MINAHASA, Komentar.co - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa terus berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Tondano dan memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Implementasi dari komitmen itu diantaranya, dengan melakukan penertiban bangunan di sempadan Danau Tondano sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sekitar Danau Tondano.
Terbaru, Jumat (07/02/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr Lynda D Watania, MM, MSi meninjau langsung penertiban bangunan di sempadan Danau Tondano.
Turut mendampingi Sekda Lynda Watania Asisten Pemerintahan dan Kesra, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PTSP, Kasat Pol PP, Plt. Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Plt. Camat Tondano Selatan), Kepala Bagian SDA, Kepala Bagian Tapem, serta Camat Tondano Barat.
Dalam kesempatan itu, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa penetapan garis sempadan Danau Tondano pada wilayah sungai Tondano- Sangihe- Talaud- Miangas telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1081/KPTS/M/2023.
"Berdasarkan aturan tersebut, garis sempadan danau ditetapkan sepanjang 50 meter dari batas badan air yang saat ini dihitung dari depan tanggul danau ke arah daratan. Area ini tidak dapat dibangun kecuali untuk fasilitas umum dan itu pun harus mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR," ujar Watania.
Ia pun mengimbau bagi masyarakat yang memiliki lahan di sekitar Danau Tondano agar mematuhi aturan yang berlaku.
"Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 15 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Sekitar Danau Tondano. Kami harap masyarakat memahami dan mengikuti ketentuan ini demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama," tukasnya. (Roni)
