 |
| Rapat Pemantauan dan Evaluasi PBJ dilingku0 Pemprov Sulut, Senin (14/4). Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur (Wagub) Victor Mailangkay memastikan terus memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah melalui transformasi digital e-Katalog LKPP versi 6.0 (Inaproc).
Hal ini dianggap lebih efisien, efektif dan memberi kemudahan bagi semua pihak. Untuk itu Penyedia dan Pengguna barang dan jasa dianjurkan untuk segera bermigrasi ke e-Katalog versi 6.0 pada tahun 2025 dan atau wajib memiliki akun Inaproc bagi Pengadaan Barang dan Jasa.
“Saya tegaskan untuk segara membuat akun tersebut setelah acara ini,” kata Wagub Victor Mailangkay saat membuka Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Lingkungan Pemrintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (14/4/2025).
Menurut Wagub Victor, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu pilar penting untuk keberhasilan pembangunan publik.
“Sudah bisa melaksanakan e-katalog versi 6, di dalamnya sudah terintegrasi sampai dengan pembayaran,” ujarnya.
Mailangkay menjelaskan, kewajiban memiliki akun Inaproc sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Katalog elektronik atau e-katalog versi 6 yang disebut Inaproc adalah suatu bagian dari transformasi ekosistem platform pengadaan barang dan jasa nasional yang wajib diakses di birokrasi pemerintahan,” terangnya.
Di lingkungan Pemprov Sulut terdapat 122 perangkat daerah yang akan melakukan proses awal penginputan barang dan jasa.
“Akun ini merupakan pra syarat yang menjadi tulang punggung transformasi digital di pengadaan dan jasa,” ungkapnya.
Wagub Victor mengajak para bendahara kepala UPTD dari cabang dinas, dan PPKom yang hadir, untuk memperkuat komitmen yang berdasarkan prinsip akuntabel dan transparansi untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Mari jadikan momentum ini sebagai kesempatan memperkuat prinsip akuntabel pada setiap tahapan pemerintahan,” ajaknya. (*/ven)
