 |
| Rapat pembahasan lahan seluas 118 hektar Eks Manado Beach Hotel (MBH) di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Kamis (03/04/2025). |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) gerak cepat membahas lahan seluas 118 hektar Eks Manado Beach Hotel (MBH), Kamis (03/04/2025).
Pembahasan yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado ini dipimpin Gubernur Sulut Yulius Selvanus dengan menghadirkan pihak PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) yang tercatat sebagai pengelola.
Gubernur Yulius usai rapat mengatakan, akan mengumpulkan pihak-pihak terkait beserta instansi lainnya untuk mengetahui data dan persoalan yang terjadi di lokasi tersebut.
"Kemarin saya katakan masih gelap soal lokasi itu, sekarang kita sudah tahu bahwa Pemprov Sulut punya lahan 118 hektar di sana dan dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU). Dan ini sedang berjalan karena ada beberapa slot atau bagian yang sudah dipake oleh pengusaha, kalau tidak salah ada tiga yang digunakan," jelas orang nomor satu di Sulut ini.
Menurutnya, ada beberapa bagian yang telah diisi oleh investor. Ia menambahkan bakal melakukan evaluasi kembali.
"Ini kami akan dievaluasi lagi dan komunikasikan, serta akan dipertegas aturan-aturan yang berlaku di sana. Ada beberapa yang kontraknya sudah mau habis dan ada yang masih lama. Yang sudah mau habis tentunya akan kita ambil alih," tegasnya.
Langkah ini menurutnya perlu dilakukan, karena lahan eks Manado Beach Hotel yang terletak di Mokupa, Kabupaten Minahasa ini merupakan aset yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pariwisata daerah.
"Karena kita juga lagi mencari investor, MBH dan slot lainnya itu butuh investor, kalau kemudian kita diamkan, ini akan tenggelam ditelan masa," ujarnya.
Top eksekutif Sulut ini mengakui meski banyak persoalan yang perlu dibenahi, namun dirinya tetap optimis aset Pemprov Sulut tersebut bisa segera dimanfaatkan.
"Masalah di situ banyak, tapi sambil menyelesaikannya, kita akan bantu persoalan yang lain di sana seperti buat rombongan nelayan di sana yang butuh tambatan perahu. Pada prinsipnya, untuk internal provinsi sudah tidak masalah, tinggal di Jakarta yang akan kita komunikasikan karena ada pihak-pihak yang terkait dengan MBH yang perlu dikomunikasikan," jelasnya.
Ia berharap dalam waktu dekat pembenahan dapat diselesaikan dan segera tuntas sehingga dapat menarik minat para investor.
"Kita akan datangkan investor. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah banyak investor yang melirik tempat itu," pungkasnya.
Diketahui, rapat pembahasan lahan eks MBH ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Ir Steve Kepel dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembahasan ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di lahan eks MBH sehari sebelumnya pada Rabu, 02 April 2025. (*/ven)
